Activists and academics have clamoured for the decolonisation of knowledge, including law. But, unfortunately hardly anyone has put forth strategies for how faculties should decolonise the law. A number of jurists have underscored the necessity to draw on customary laws and traditional values. Still, the #RhodesMustFall movement has, for the most part, been loud on the outcomes, but quiet on the methodologies. Joining the conversation on the decolonisation of epistemologies, this article contributes to the ongoing efforts to sanitise the law (...) by proposing to revive African oral storytelling cultures as a way to analyse the questions of law facing society. To live up to this task, this article adopts decolonial theory and, through stylised examples, illustrates how lawyers and social scientists in Africa can utilise storytelling to contextualise, construct, and comprehend those questions. This article assumes that lawyers can use African storytelling alongside the prevailing doctrinal method. That method, relaying the coloniality of law and captured by the acronym IRAC, rules, application, and conclusion), trains students to approach conflict in society through a highly abstract and decontextualised problem-solving model. Lately, some social scientists have discovered the practicality of storytelling in presenting analysis and research. However, in African oral traditions, stories worked differently from the manner in which those scientists employ them. African storytelling played a leading role, not only in conveying collective wisdom and social memory from one generation to the next, but also as a medium through which communities transmit the values that hold them together.Contribution: This article adds to the scholarship on storytelling and narratology by showing how educators can utilise stories to analyse legal questions. That rich scholarship in the humanities and the social sciences has so far not taken seriously the possibility of using stories to analyse research problems. Instead, scholars focus on storytelling mainly as a way of presenting science, not as an analytical tool. This article bridges that gap and demonstrates the analytical value of storytelling. (shrink)

Berikut ini diperkenalkan tiga buku yang ditulis oleh para dosen Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana di Malang tentang bagaimana Gereja Katolik perlu menempatkan diri dalam ruang publik Indonesia. Fokus buku pertama, tulisan Prof. Dr. Armada Riyanto (2014), adalah ajaran sosial Gereja Katolik, jadi ajaran mengenai bagaimana Gereja Katolik memahami panggilannya dalam masyarakat yang sekaligus menjadi ruang publiknya. Sepintas alur buku ini dapat mem- bingungkan karena penulis suka melancong ke pelbagai bidang sam- pingan, apalagi ia tidak menjelaskan susunan bukunya. (...) Namun kekaya- an buku ini justru terletak dalam luasnya acuan, penjelasan pelbagai latar belakang, serta perhatian pada konteks-konteks ajaran sosial Gereja yang diangkat penulis. Dengan demikian pembaca dibantu dalam mencari bagaimana umat Katolik Indonesia dapat memberikan sum- bangannya bagi bangsanya dalam segala pergulatannya. Bagian kedua, mulai dari bab ke-10, memasuki situasi umat Katolik Indonesia sebagai minoritas yang sepertinya masih “kurang memiliki” (187). Bertolak dari catatan bahwa waktu Congregatio Missionis (Romo-romo CM) mengam-bil alih wilayah Jawa Timur dari romo-romo Yesuit hanya ada 40 umat Katolik Jawa tercatat (hal. 203), bab 11 menjelaskan kesulitan yang dialami Gereja Katolik sejak dari permulaan abad ke-19 dalam bergiat di Hindia Belanda. Namun kemudian dijelaskan bagaimana orang Katolik Jawa, di antara- nya Pak Kasimo, sebelum Kemerdekaan sudah berjuang sebagai nasionalis Indonesia tulen. Bagian ketiga, dimulai dari bab 12, membahas sifat dialogal ajaran sosial Gereja dalam pelbagai dimensi. Bahwa iman dan teologi Gereja secara hakiki bersifat dialogal merupakan kesadaran teologis (dan sosiologis) baru. Daripada hanya berpegang teguh pada suatu ajaran yang sudah membatu menjadi tradisi, lalu dibawa begitu saja ke dalam dunia, Gereja menyadari bahwa iman maupun teologinya selalu bergerak dalam medan masyarakat di mana Gereja berhadapan dengan segala macam pemikiran dan tanta-ngan. Dengan sifat dialogal dimaksud bahwa iman dan teologi Gereja mau tak mau terwujud dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Kekuatan buku Prof. Armada ini adalah bahwa ia menempatkan ajaran sosial Gereja yang pokok-pokoknya sudah sering diuraikan ke dalam pelbagai konteks, dengan implikasi-implikasi dan acuan pada pelbagai pengalaman Gereja. Pembaca menemukan banyak petunjuk bagaimana ajaran sosial Gereja Katolik dapat menjadi inspirasi bagi umat Katolik Indonesia. Ada juga beberapa kelemahan. Tidak ada daftar nama. Dan barangkali cakupan uraiannya terlalu luas. Misalnya uraian panjang lebar tentang paham Platon dan Aristoteles tentang keadilan sebenarnya kurang relevan, begitu pula uraian tentang perkembangan pemikiran filosofis tentang demokrasi. Padahal pertanyaan sangat relevan, yang muncul di banyak negara, bagaimana sebuah minoritas berpartisipasi dalam sistem demokrasi tidak didiskusilan. Mengapa fungsi suatu Partai Katolik di Indonesia tidak diangkat, padahal seku- rang-kurangnya sudah tiga kali menjadi debat besar dan panas dalam umat Katolik Indonesia: 1960 di zaman demokrasi terpimpin, 1971 sesudah pemilihan umum pertama di bawah presiden Suharto, dan 1999 di masa reformasi. Betul, persepsi “kemiskinan struktural” dibuka dengan Rerum Novarum (h. 24), tetapi istilah itu sendiri tidak ditemukan di dalamnya, melainkan berasal dari teologi pembebasan. Karena penulis menganggap “pluralisme” tak punya arti di luar “pluralitas,” penulis tidak masuk ke dalam kontroversi tajam tentang pluralisme di Indone- sia. Fatwa MUI tentang pluralisme tidak didiskusi-kan. Uraian panjang tentang pendidikan Katolik yang sangat optimis tinggal normatif. Padahal dalam kenyataan Gereja Katolik, juga di Indonesia, biasanya justru mempertahankan pegangan eksklusif atas pendidikan. Dalam kaitan ini seharusnya penolakan UU Sisdiknas — dengan keharusan memberikan pelajaran agama kepada para siswa sesuai dengan agama mereka — oleh sebagian besar penanggap Katolik didiskusikan. Namun kekurangan-kekurangan ini tidak menghilangkan bahwa buku ini amat memperkaya pustaka Katolik berbahasa Indonesia tentang panggilan Gereja, juga panggilan Gereja Indonesia, dalam masyarakat (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Scientific realists have suggested that changes in our scientific communities over the course of their history have rendered those communities progressively less vulnerable to the problem of unconcieved alternatives over time. I argue in response not only that the most fundamental historical transformations of the scientific enterprise have generated steadily mounting obstacles to revolutionary, transformative, or unorthodox scientific theorizing, but also that we have substantial independent evidence that the institutional apparatus of contemporary scientific inquiry fosters an exceedingly and increasingly theoretically (...) conservative form of that inquiry. I conclude that contemporary scientific communities are actually more vulnerable to the problem of unconceived alternatives than their historical predecessors, and I briefly suggest how we might seek to pursue scientific inquiry in a less theoretically conservative way. (shrink)

Inleidend overzicht van de wijsgerige ethiek.

Together again for the first time, Marx and Durkheim join forces in the pages of Disintegration: Bad Love, Collective Suicide, and the Idols of Imperial Twilight for a dialectical exploration of the moral economy of neoliberalism, animated, as it is not only by the capitalist chase for surplus value, but also by an immortal vortex of sacred powers. Classical sociology and psychoanalysis are reconstituted within Hegelian social ontology and dialectical method that differentiates between the ephemeral and free and the eternal (...) and fixed aspects of modern life. (shrink)

Doctors’ strikes are legally permissible in the UK, with the situation differing in other countries. But are they morally permissible? Doug McConnell and Darren Mann have systematically attempted to dismiss the arguments for the moral impermissibility of doctors’ strikes and creatively attempted to provide further moral justification for them. Unfortunately for striking doctors, they fail to achieve this. Meanwhile, junior doctors’ strikes have continued in the UK through 2023 and have now extended into 2024. In this response, which focuses on (...) the UK situation and specifically junior doctors’ strikes in the National Health Service (NHS) in England, I will demonstrate a central problem with their arguments—namely that they underplay the harms caused by prolonged doctors’ strikes by ignoring the harms to patients with cancer. This weakens their conclusion that strikes are morally permissible in terms of the conditions and thresholds they set. I then provide a psychological critique of their justification for strikes in terms of the interests of the public. It follows that invoking the controversial concept of supererogatory action is ungrounded but also absurd when you consider time-critical cancer care. If those representing striking doctors wish to maintain a modicum of moral respectability, they should mitigate for patients with cancer and negotiate reasonably and with urgency. (shrink)

t. 1. Dialog s V. V. Davydovym -- t. 2. Nereshennye problemy razvivai︠u︡shchego obrazovanii︠a︡.

Background Noninvasive prenatal testing (NIPT) designed to screen for fetal genetic conditions, is increasingly being implemented as a part of routine prenatal care screening in the United States (US). However, these advances in reproductive genetic technology necessitate empirical research on the ethical and social implications of NIPT among populations underrepresented in genetic research, particularly Black women with sickle cell disease (SCD).Methods Forty (N = 40) semi-structured interviews were conducted virtually with Black women in the US (19 participants with SCD; 21 (...) participants without SCD) from June 2021 to January 2022. We employed a qualitative approach to examine the study participants’ perceptions of the potential advancement of NIPT for screening SCD in the fetus. Data were analyzed using NVivo 12 qualitative software.Results The themes revealed the complexities involving the intersectional lived experiences of SCD, prenatal care, lack of synergy among health providers, and NIPT decision-making. The results further revealed that even when Black women have shared commonalities in their lived experiences while navigating SCD and motherhood, their perceptions of NIPT screening technologies are divergent.Conclusion Expanding the ethical discourse on the social implications of NIPT is critical to fully elucidate how Black women perceive NIPT’s utility, particularly as NIPT advances to screen for SCD in the fetus. Neglecting to include Black women with genetic conditions in empirical studies on NIPT may contribute to ongoing health inequities and limit and constrain reproductive choices among Black women with and without SCD. (shrink)

It is fortunate for my purposes that English has the two words ‘almighty’ and ‘omnipotent’, and that apart from any stipulation by me the words have rather different associations and suggestions. ‘Almighty’ is the familiar word that comes in the creeds of the Church; ‘omnipotent’ is at home rather in formal theological discussions and controversies, e.g. about miracles and about the problem of evil. ‘Almighty’ derives by way of Latin ‘omnipotens’ from the Greek word ‘pantokratōr’; and both this Greek word, (...) like the more classical ‘pankratēs’, and ‘almighty’ itself suggest God's having power over all things. On the other hand the English word ‘omnipotent’ would ordinarily be taken to imply ability to do everything; the Latin word ‘omnipotens’ also predominantly has this meaning in Scholastic writers, even though in origin it is a Latinization of ‘pantocratōr’. So there already is a tendency to distinguish the two words; and in this paper I shall make the distinction a strict one. I shall use the word ‘almighty’ to express God's power over all things, and I shall take ‘omnipotence’ to mean ability to do everything. (shrink)

Philosophy & Public Affairs, Volume 50, Issue 1, Page 6-49, Winter 2022.

Nearly everyone agrees that life has changed in our technological society, whether the contrast is with earlier stages in Western culture or with non-Western cultures. "Modernization" is just one of various terms that have been applied to the process by which we have arrived at the peculiar lifestyle typical of our age; whatever the term for the process, almost all analysts agree in finding technology to be one of its key ingredients. This is the judgment of critics of all sorts (...) - anthropologists, historians, literary figures, sociologists, theologians. Volume 4 in the Philosophy and Technology series brings the perspectives of philosophers to bear on the issue of characterizing contemporary life, mainly in high-technology societies. Some of the philosophers look at the issue directly. Others focus on work life - or on the living arrangements that surround or condition or offer refuge from work life in technological society. Still others reflect on particular technologies, especially biotechnology and computer technology, that are increasingly affecting both work and family life. There is also a paper on the nature of thinking in technologi cal praxis, along with two papers on whether it is appropriate to export this sort of thinking to Third World countries, and another paper on the issue of responsibility in technology - which would have fit better in volume 3 of the series, entitled Technology and Responsibility (1987). Finally, volume 4 closes with a broad-ranging bibliography that takes work and technology as its focus. (shrink)

The achievements of the textile industry in Roman Britain are often underestimated as a result of the meagreness of our available evidence. The Edict on maximum prices issued by Diocletian in A.D. 301 shows that British capes commanded high prices on the markets of the Empire, and that in the late third century A.D. British rugs were the best in the world. In view of the competition from the traditional centres of rug manufacture in the East, this is an astonishing (...) achievement. (shrink)

The received translation and interpretation of many of the technical terms current in the textile industry of the Roman Empire are inaccurate, because lexicographers have either fought shy of being precise, or have thought that they recognized in the ancient world technical processes which originated at a much later date. The evidence is often equivocal or insufficient, but may still yield details that have been overlooked. The textile expression scutulatus, to take an example, deserves more attention than Blümner has devoted (...) to it. When it refers to the appearance of a garment, Lewis and Short, s.v. scutulatus, translate ‘diamond or lozenge-shaped, checkered’. It seems worth while to attempt a more precise translation, and, if possible, to estimate the significance in context of the goods so designated. (shrink)

The introduction of novel diagnostic techniques in clinical domains such as genomics and radiology has led to a rich ethical debate on how to handle unsolicited findings that result from these innovations. Yet while unsolicited findings arise in both genomics and radiology, most of the relevant literature to date has tended to focus on only one of these domains. In this article, we synthesize and critically assess similarities and differences between “scanning the body” and “sequencing the genome” from an ethical (...) perspective. After briefly describing the novel diagnostic contexts leading to unsolicited findings, we synthesize and reflect on six core ethical issues that relate to both specialties: terminology; benefits and risks; autonomy; disclosure of unsolicited findings to children; uncertainty; and filters and routine screening. We identify ethical rationales that pertain to both fields and may contribute to more ethically sound policies. Considerations of preserving public trust and ensuring that people perceive healthcare policies as fair also support the need for a combined debate. (shrink)

Do the ethical features of an artwork bear on its aesthetic value? This movie endorses misogyny, that song is a civil rights anthem, the clay constituting this statue was extracted with underpaid labor—are facts like these the proper bases for aesthetic evaluation? I argue that this debate has suffered from a false presupposition: that if the answer is yes (for at least some such ethical features), such considerations feature as pro tanto contributions to an artwork's overall aesthetic value, i.e., as (...) merits or flaws which make something have more or less overall aesthetic value. As the case of ethically laden, aesthetic evaluation makes clear, however, good aesthetic judgement is irreducibly multi-dimensional, e.g., "the movie has an engaging soundtrack, tasteful camera work, and takes a misogynistically prurient perspective on its female lead.'' Such a "non-summative" judgement refuses to reduce those various dimensions of aesthetic value to a single aggregate aesthetic evaluation, like "it's a 6/10" or "it's a pretty good movie!" I defend both the modest claim that such non-summative evaluations are not mistaken and the extremist claim that summative (i.e., unidimensional) aesthetic evaluation is defective by considering other domains of normative assessment in which summing seems inappropriate, notably including evaluations of people's character. (shrink)

I defend a new reading of Spinoza's account of causation that reconciles the strengths of the mechanist and formal cause interpretations by locating instances of nature's fixed and unchanging laws inside individual natures; natures are efficacious because that's where the laws are. God's necessity, for instance, follows from certain logical principles contained within God's nature. Causes between finite particulars likewise stem entirely from finite natures. They do so, I argue, because finite instances of nature's fixed and unchanging laws are inscribed (...) within those natures. In each of these instances, effects follow from natures on account of laws contained within them. (shrink)

First published in 1987. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

The concept of normal is so familiar that it can be hard to imagine contemporary life without it. Yet the term entered everyday speech only in the mid-twentieth century. Before that, it was solely a scientific term used primarily in medicine to refer to a general state of health and the orderly function of organs. But beginning in the middle of the twentieth century, normal broke out of scientific usage, becoming less precise and coming to mean a balanced condition to (...) be maintained and an ideal to be achieved. In Normality, Peter Cryle and Elizabeth Stephens offer an intellectual and cultural history of what it means to be normal. They explore the history of how communities settle on any one definition of the norm, along the way analyzing a fascinating series of case studies in fields as remote as anatomy, statistics, criminal anthropology, sociology, and eugenics. Cryle and Stephens argue that since the idea of normality is so central to contemporary disability, gender, race, and sexuality studies, scholars in these fields must first have a better understanding of the context for normality. This pioneering book moves beyond binaries to explore for the first time what it does—and doesn’t—mean to be normal. (shrink)

By the time of his death in 2006, Sir Peter Strawson was regarded as one of the world's most distinguished philosophers. Unavailable for many years,_ Scepticism and Naturalism_ is a profound reflection on two classic philosophical problems by a philosopher at the pinnacle of his career. Based on his acclaimed Woodbridge lectures delivered at Columbia University in 1983, Strawson begins with a discussion of scepticism, which he defines as questioning the adequacy of our grounds for holding various beliefs. He then (...) draws deftly on Hume and Wittgenstein to argue that we must distinguish between 'hard', scientific naturalism; or 'soft', humanistic naturalism. In the remaining chapters the author takes up several issues in which sceptical doubts play an important role, in particular the nature of transcendental arguments and including the objectivity of moral philosophy, the mental and the physical, and the existence of abstract entities. _Scepticism and Naturalism_ is essential reading for those seeking an introduction to the work of one of the twentieth century’s most important and original philosophers. This reissue includes a substantial new foreword by Quassim Cassam and a fascinating intellectual autobiography by Strawson, which together form an excellent introduction to his life and work. (shrink)

The recent piece ‘When Does Catholic Social Teaching Imply a Duty to be Vaccinated for the Common Good?’ by Stephen M.A. Bow (29 [4], 304–321) provides 12 criteria for the duty to vaccinate in acco...